Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin memandang tiap-tiap negara mempunyai beberapa ciri skema demokrasi hingga demokrasi yang di lakukan dapat searah dengan keinginan. Dalam skema demokrasi di Indonesia, menurut Mahyudin berpedoman pada Pancasila yang tertuang pada sila keempat.
“Sehingga, dari skema berikut mendatangkan lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR,” kata ia dalam diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/18).
Selanjutnya disebutkan politisi Partai Golkar, dalam demokrasi, semua rakyat memiliki hak yang sama hingga Pemilu adalah fasilitas yang bagus untuk pilih pemimpin serta wakil rakyat.
Akan tetapi, skema demokrasi langsung melalui Pemilu di rasa tidak maksimal jika dalam penduduk keadaan ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pendidikan begitu sangat mungkin terjadinya money politic. “Money politic itu dapat berbentuk barang, dapat berbentuk uang”, katanya.
Baca Juga: pengertian demokrasi liberal
Dari money politik yang berlangsung membuat lahir pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kemampuan. Dimaksud pemimpin yang dipilih melalui Pemilihan kepala daerah ialah beberapa orang yang condong miliki modal. “Yang bagus dapat kalah sebab tidak miliki modal”, katanya.
Baca Juga: fungsi pancasila
Untuk hindari itu semua, pria asal Kalimantan itu merekomendasikan pilkada diserahkan ke DPRD. Hal tersebut sempat berlangsung di waktu Orde Baru akan tetapi Mahyudin mengaku pada saat itu ada kerancuan karena ada unsur eksekutif di DPRD. “Pada waktu itu ada Fraksi ABRI (TNI/Polri)”, katanya.
Artikel Terkait: pengertian sistem pemerintahan
Sekarang ini, dianya lihat keadaan DPRD semakin bagus. Oleh karena itu, pilkada sebaiknya dikembalikan ke DPRD, walau dianya mengaku tidak ada agunan pilkada kembali pada DPRD bebas money politic akan tetapi semakin lebih mempermudah pengawasan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar