Perihal penjelasan terkait tiga teori kepemerintahan di dalam satu negara, ialah teori teokrasi, teori yuridis, serta teori kekuasaan.
Baca juga: pengertian sistem pemerintahan
Selanjutnya dibawah menurut saran banyak ahli terkait ke-tiga teori itu serta menurut penilaian saya pribadi terkait ke-tiga teori itu, teori manakah yg lebih condong dimanfaatkan oleh pemerintahan Indonesia ?
Sebelum saya berikan saran terkait teori mana yg lebih condong dimanfaatkan oleh pemerintahan Indonesia di antara ke-tiga teori itu ? Saya mau memaparkan terdahulu penjelasan dari ke-tiga teori itu sebagaimana berikut.
Artikel terkait : kata tidak baku
Kesatu, penjelasan teori teokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana prinsip-prinsip Ilahi memegang andil utama. Kata “teokrasi” datang dari bahasa Yunani θεοκρατία (theokratia) . θεος (theos) mempunyai arti “tuhan” serta κρατειν (kratein) “memerintah”. Teokrasi mempunyai arti “pemerintahan oleh wakil tuhan”.
Di dalam pemerintahan Indonesia tak condong berlandaskan metode teori teokrasi, mengenai dimanfaatkan yg tersangkut sisi dari teori teokrasi seperti ketika seorang petinggi tinggi negara pertama dilantik mesti mengerjakan suatu sumpah atas basic Ketuhanan Yg Maha Esa.
Tetapi dari mereka yg udah mengerjakan sumpah, kelanjutannnya cukuplah banyak petinggi negara yg bisa dibuktikan tidak mematuhi sumpah.
Butuh kita pahami pun di dalam pemerintahan Indonesia tak condong memanfaatkan metode hukum agama. Hukum agama dikira hukum tak terdaftar ( unwritten law ) yg cuma kental bisa dimanfaatkan oleh sejumlah propinsi yg punyai status daerah spesial dan seterusnya, selebihnya Indonesia condong memanfaatkan hukum terdaftar atau hukum positif ( written law or positive law ) .
Ke dua, penjelasan teori yuridis merupakan semua hal yg miliki makna hukum baik dengan cara tulisan yg udah disahkan oleh pemerintah ( undang – undang ) atau dengan cara lisan yg udah disahkan oleh warga serta pemerintah.
Apabila peraturan itu dilanggar, karena itu siapa-siapa saja yg melanggarnya bakal dapatkan sangsi. Yuridis ini sifatnya merupakan memaksa. Tujuannya ialah seorang semestinya mematuhinya.
Di dalam teori yuridis, hukum dengan cara terdaftar yg berikan sangsi pada pihak yg tidak mematuhi merupakan dari pemerintah atau pihak yg berotoritas.
Dan hukum dengan cara lisan seperti hukum rutinitas serta hukum agama mendatang berikan sangsi pada pihak yg tidak mematuhi merupakan dari pihak warga.
Nah di dalam metode pemerintahan Indonesia pun tak condong berlandaskan metode teori yuridis.
Indonesia lebih condong memanfaatkan metode hukum terdaftar atau hukum positif.
Mengenai hukum tak terdaftar yg laku di Indonesia seperti hukum rutinitas serta hukum agama cuma bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah yg berada pada Indonesia seperti hukum rutinitas Bali, Aceh, Batak ( tapanuli ) , Dayak, Bugis Makasar, Papua, Sunda, dan seterusnya.
Ke-tiga, teori kekuasaan, penjelasan kekuasaan negara merupakan kewenangan negara buat mengatur rakyat capai keadilan, kemakmuran, serta konsistensi. Umumnya kekuasaan negara bisa diklasifikasikan menurut pekerjaan serta kegunaan instansi negara.
Kekuasaan negara menurut saran salah seseorang ahli Pengetahuan negara Montesquieu membagi kekuasaan berubah menjadi tiga ragam. Rencana Montesquieu diketahui dengan rencana Trias Politika. Ke-tiga kekuasaan itu sebagaimana berikut.
1) Kekuasaan Legislatif ( rule making fuction ) merupakan kekuasaan bikin atau membuat undang-undang. Ini yg punya sifat mengatur peraturan-peraturan.
2) Kekuasaan Eksekutif ( rule application fuction ) merupakan kekuasaan mengerjakan undang-undang. Ini yg punya sifat mengerjakan peraturan-peraturan.
3) Kekuasaan Yudikatif ( rule adjudication fuction ) merupakan kekuasaan membela undang-undang serta mengadili pelanggaran undang-undang. Ini yg punya sifat memperhatikan pelaksanaan peraturan-peraturan.
Menurut Montesquieu, ke-tiga model kekuasaan itu semestinya terpisah kedua-duanya, baik perihal pekerjaan (kegunaan) atau perihal alat pelengkapan (organ) yg menyelenggarakannya.
Terlebih ada kebebasan tubuh yudikatif yg dikedepankan oleh Montesquieu, lantaran di sinilah letaknya kemerdekaan individu serta hak asasi manusia atau HAM itu di jamin serta dipertaruhkan.
Dalam perubahannya, walaupun ke-tiga kekuasaan ini udah dipisahkan, ada masanya dibutuhkan cek and balance (pengawasan serta keselarasan) pada mereka, ialah tiap-tiap cabang kekuasaan bisa memperhatikan serta menandingi cabang kekuasaan yang lain.
Prinsip cek and balance dimaksud ” the four branches ” legislatif, eksekutif, yudikatif, serta wadah.
Di sini, wadah dipandang sebagai kapabilitas demokrasi ke-4 lantaran wadah punyai kapabilitas kontrol, berikan kabar, serta transparansi pada tabiat serta kebijakan pemerintah atau warga.
Dan kita pahami sekarang yg berlangsung di Indonesia banyak pemilik media pers rata-rata punyai partisipasi yg kuat dalam berpolitik.
Hingga kerapkali kita kira sejumlah media pers sudahlah tidak semuanya menjalankan kegunaan asas jurnalistik.
Kenyataannya Indonesia berlandaskan metode teori kekuasaan serta atau metode teori trias politika. Namun, faktanya ajaran trias politika tak dipraktekkan dengan cara utuh dalam praktek kekuasaan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
Trias politika yg di kembangkan di Indonesia condong memanfaatkan metode pembagian kekuasaan. Dan rencana trias politika yg di kembangkan oleh Montesquieu ialah pembelahan kekuasaan.
Dengan kenyataan demikian, pemerintahan Indonesia lebih condong memanfaatkan metode trias politika paduan, lantaran pemerintahan Indonesia tak semuanya menjalankan metode ajaran trias politika.
Menurut factuality, di dalam praktek menjalankan kepemerintahan, kerapkali kita kira ada sama sama intervensi pada ke-tiga instansi ekesekutif, legislatif serta yudikatif.
Serta sebetulnya dalam metode kekuasaan pemerintahan Indonesia kita bisa menyaksikan yg lebih condong serta cukuplah banyak bertindak utama merupakan parpol serta koalisinya yg tengah berkuasa. Disinilah kelihatan yg lebih condong bertindak utama merupakan satu tubuh serta tubuh pendukungnya, Diarenakan banyak berlangsung praktek pembagian kekuasaan.
Suatu argumen yg kuat lagi, sebetulnya di Indonesia cukuplah banyak perkara yg udah masuk ke dalam proses hukum yg kelanjutannnya tak ada hasil yg sesuai pengetahuan hukum serta unsur independent yg disebut dalam ajaran trias politika.
*Oleh Montesquieu dikemukakan kalau kemerdekaan cuma bisa di jamin apabila ke-tiga kegunaan legislatif, eksekutif serta yudikatif tak dipegang oleh satu orang atau satu tubuh, namun oleh ke-tiga orang atau tubuh yg terpisah satu sama lain*
Di tuliskan oleh : Kan Hiung
Tidak ada komentar:
Posting Komentar