Sekjen Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Nicolas Kesuma mengatakan idealnya porsi impor baja berada di kisaran 20 persen-30 persen. Menurutnya hanya baja yang tidak dapat diproduksi dalam negeri untuk kemudian boleh diimpor.
Menurut dia, hal ini sesuai Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri. “Masalah impor, harus dikaji secara supply dan demand dengan cara menghitung kebutuhan baja nasional dan jumlah produksi baja lokal,” kata Nicolas, Selasa (17/12/2019).
Baca Juga: baja ringan
“Kemudian baru diperhitungkan berapa baja yang boleh diimpor dan diawasi oleh siapa. Itulah yang menjadi tugas pemerintah,” sambungnya. ARFI, kata Nicolas, bersedia duduk bersama dengan kementerian untuk memberikan masukan dan mencari solusi mengatasi masalah serbuan baja impor.
“Kami sebagai pengusaha baja ringan sangat mendukung pemerintahan saat ini yang tengah berupaya membangun bangsa ini.” kata Nicolas lagi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri melakukan kebijakan subtitusi impor dengan menekan impor industri dasar seperti baja.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku kebutuhan baja sembilan juta ton per tahun, tetapi baru terpenuhi 60 persen dari dalam negeri.
“Kita harus konsentrasi pada langkah-langkah terobosan untuk pengurangan angka impor," ujarPresiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor sejumlah bahan baku pendukung industri berkontribusi besar bagi persoalan defisit.
Artikel Terkait: spandek
Tercatat, impor bahan baku pendukung industri diketahui mencapai 74,06 persen dari total impor di Januari hingga Oktober 2019.
Sementara impor barang modal berada pada angka 16,65 persen diikuti dengan impor barang konsumsi mencapai 9,29 persen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar